Refleksi 21 Tahun Provinsi Banten

Tanggal 4 Oktober merupakan hari yang luar biasa, dimana telah terbentuk Provinsi Banten melalui keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Keputusan ini membuat Banten akhirnya bisa berdiri sendiri untuk kemudian bisa mengelola dan mengatur kebutuhannya secara mandiri. Banten kuat akan Sejarah Perjuangan, Sumber Daya Alam, Adat serta Budaya yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Banten juga kental akan nilai religi yang merupakan bagian dari falsafah kehidupan masyarakatnya

Di tahun ini Provinsi Banten genap berusia yang ke-21. Sudah tentu banyak sekali perubahan yang telah terjadi. Mulai dari perubahan infrastruktur hingga ke perubahan kultur. Banten juga dikenal sebagai wilayah agraris dengan luas wilayah provinsi Banten 9.160,70 km². Luas tersebut mencakup 706.939 ha untuk lahan pertanian berkelanjutan yang tersisa, sedangkan untuk kawasan pengelolaan hutan sekitar 79.481 ha, dan hampir 229.840 ha lahan hutan Banten yang kondisinya kritis. Kondisi kritis ini merupakan dampak dari penebangan dan pertambangan yang akhirnya merusak wilayah hutan. Kondisi ini pada akhirnya memaksa masyarakat yang sebelumnya menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian beralih ke sektor industri. Dampak lainnya adalah masuknya Gurandil kewilayah Adat di Kabupaten Lebak membuat Aki Pulung (salah satu Tetua Adat Gunung Liman) bersedih, di mana hutan titipan leluhur dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi tingginya intensitas pengerukkan karst (sebagai bahan baku semen) di wilayah Bayah bukit. Belum lagi di Kabupaten Serang akan segera dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Padarincang tepat di bawah kaki Gunung Karang. Jika sampai terbangun, maka PLTPB ini akan merusak alam, tata kelola wilayah, dan penghidupan masyarakat desa dari perkebunan hingga persawahan.

Panjang garis pantai Provinsi Banten mencapai 896,62 km² ditambah 81 pulau yang berada di wilayah perairan Banten. Luasnya wilayah pesisir menjadi sektor pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, keluar masuknya barang dan jasa melalui pelabuhan merak dan juga wisata murah bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai. Salah satunya di pantai kelapa 7 Suralaya Cilegon, di mana daerah itu dulunya sempat dijadikan tempat wisata untuk warga sekitar dan hari ini sudah berubah menjadi proyek pembangunan PLTU Suralaya Unit 9-10. Banyaknya pembangunan pelabuhan untuk industri berakibat buruk kepada nelayan Cikubang Bojonegara yang tidak memiliki tempat berlabuh dan bersandarnya kapal mereka. Konflik lahan pun sempat terjadi di Pulau Sangiang, di mana masyarakat dikriminalisasi oleh pihak swasta yang mengklaim tanah yang ditempati warga adalah milik pihak perusahaan. Selain itu akan banyak reklamasi yang dilakukan dikawasan industri di sekitar pesisir Banten, yang akan berakibat kepada tertutupnya akses nelayan ke laut, belum lagi dampak dari limbah industri itu sendiri yang akan merusak ekosistem di dalam laut. Berubahnya alih fungsi dari hutan mangrove menjadi lahan industri, salah satunya terjadi di Kabupaten Tangerang yaitu di PLTU Lontar yang ternyata berada di kawasan hutan mangrove, lalu beralihnya hutan mangrove menjadi lahan tambak udang yang berada di Kecamatan Taman Jaya, Kabupaten Pandeglang. Mangrove memiliki berbagai fungsi secara ekologi, di mana dengan adanya mangrove sebagai benteng terakhir untuk mengurangi abrasi, memecah gelombang, mencegah bencana lainnya dan menjadi rumah bagi biota laut disekitar pesisir.  Terdapat ± 15.710 industri berdiri di wilayah Banten.

Masifnya pembangunan Industri Ekstraktif hari ini dari Utara Banten, dan sekarang sudah menjalar sampai ke wilayah Selatan Banten. Ditambah lagi, telah disahkannya Omnibus Law, dan juga aturan serta kebijakan lainnya yang menjadi legitimasi, dan akan banyak merubah Tata Ruang dan juga alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukkannya. Akan banyak dampak yang ditimbulkan akibat jumlah industri baik yang sudah berjalan, maupun yang sedang dibangun. diantaranya kurang tagasnya penegakkan hukum bagi pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan,  masalah Kesehatan (gangguan pernafasan) bagi masyarakat sekitar industri, belum lagi para ibu rumah tangga sampai ke anak-anak akan merasakan dampak paling besarnya. Dan berakibat juga kepada perubahan iklim yang disebabkan oleh deforestasi, aktivitas tambang, dan hilangnya wilayah kelola rakyat serta hilangnya sumber mata air bagi  kehidupan masyarakat. Jika ancaman bencana non alam makin tinggi, maka berakibat pada timbulnya permasalahan baru, yaitu bencana sosial. Tingginya angka kekerasan terhadap anak ataupun sampai pemutusan kerja sepihak oleh pihak perusahaan. Banten juga sempat masuk ke dalam provinsi yang angka penganggurannya tertinggi sampai 8,52%. Untuk itu hentikan perusakan lingkungan sejak dini agar Peradaban, Adat serta Budaya dan juga falsafah masyarakat Banten khususnya tetap Terjaga.

Industrialisasi Banten pun telah membawa akibat pada buruknya kualitas lingkungan hidup. Udara tercemar polutan, sungai penuh sampah dan air tanah bercampur limbah adalah kenyataan pahit keseharian warga. Gubernur Banten, bersama Presiden RI dan lima pejabat negara lainnya, telah digugat warga ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 2019 untuk perbuatan melawan hukum atas terjadinya pencemaran udara di DKI Jakarta. Pada Kamis, 16 September 2021, PN Jakarta Pusat memutuskan para tergugat melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di tengah 21 tahun karut marut pembangunan Industri Ekstraktif di Banten yang berakibat pada menurunnya kualitas hidup warga dan lingkungan, maka GIGIR BANTEN menuntut:

Tri TaMa

Tiga Tuntuntan Masyarakat

  1. Hentikan pembangunan industri ekstraktif di Provinsi Banten, baik di wilayah hulu maupun hilirnya, yang akan berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan. Serta berikan HAK Pemulihan bagi masyarakat terdampak.
  2. Tolak Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang akan menutup wilayah kelola dan ruang penghidupan bagi masyarakat pesisir untuk melaut.
  3. Cabut segera izin tambang dan penebangan di wilayah Adat dan juga di wilayah masyarakat, yang akan berakibat kepada hilangnya sumber mata air bagi masyarakat dan juga menghilangkan sumber pertanian warga serta akan menghilangkan nilai Adat dan identitas Masyarakat Adat yang dimiliki Masyarakat Banten.

Masyarakat Bayah, Masyarakat Padarincang, Masyarakat Pulau Sangiang, Masyarakat Suralaya, PENA Masyarakat, Trend Asia, KIARA, Indonesia Resilience (IRES), Lembaga Bantuan Hukukm PIJAR (LBH PIJAR), Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI)

Dokumentasi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pendaftaran Pendidikan dasar

Tanda tangan petisi