PLTU Batu Bara: Ditinggalkan Negara Maju, Primadona di Negeri Sendiri

Tampaknya hanya di Indonesia, posisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara justru menjadi primadona saat negara-negara lain perlahan meninggalkannya, seperti yang disepakati dalam Paris Agreement—persetujuan yang dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di Paris, Perancis. Bukti PLTU Batu bara masih jadi primadona adalah dengan rencana dibangunnya Delapan unit PLTU baru di Jawa dan Bali, yaitu, (1) PLTU Jawa 9 dan 10 di Banten, (2) PLTU Jawa 6 di Cikarang, (3) PLTU Cirebon 2, (4) PLTU Tanjung Jati B di Jawa Tengah, (5) PLTU Indramayu di Jawa barat, (6) PLTU Celukan Bawang 2 di Madura, (7) PLTU Tanjung Jati A di Jawa barat, dan (8) PLTU Jawa 8 di Cilacap. Serta satu PLTU baru yang yang telah selesai tahap pembangunan dan menunggu pengoperasian, yaitu PLTU Jawa 5 di Banten. Sembilan pembangkit ini bagian dari program pembangunan mega proyek kelistrikan 35.000 Mega Watt (MW) yang digenjot pemerintahan Joko Widodo dalam periode keduanya.

Kita tak bisa pungkiri, bahwa PLTU memiliki posisi yang sangat penting mengingat begitu banyaknya kehidupan manusia yang bergantung pada energi listrik: untuk kebutuhan domestik maupun industri. Namun, fakta yang tak bisa diabaikan begitu saja adalah pembangunan PLTU juga memberikan dampak negatif, terutama kerusakan yang dihasilkan oleh batu bara sebagai bahan baku pengoperasian dan emisi gas rumah kaca, yang menjadi penyebab utama pemanasan global.

Merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change 1.5 (IPCC) pada tahun 2018, pemanasan global akibat aktifitas manusia telah mencapai sekitar 1 derajat celsius pada tahun 2017 dibandingkan masa pra-industri dan terus meningkat sekitar 0.2 derajat celsius setiap sepuluh tahun. Jika emisi global terus meningkat dengan kecepatan seperti sekarang, pemanasan global akan melewati batas 1.5 derajat celsius antara tahun 2030 sampai 2052. Itu artinya, dibutuhkan langkah drastis dan cepat dari semua negara termasuk Indonesia untuk menurunkan emisi di sektor energi, hutan dan lahan, industri dan transportasi guna mengurangi ancaman bencana bagi umat manusia. Meski ikut meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016, dan bersepakat untuk menghentikan laju kerusakan yang diakibatkan oleh pemanasan global, kenyataannya, Pemerintah Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya: dengan mempercepat pembangunan PLTU batu bara. Mengapa bisa demikian?

Biaya Operasional yang Murah

Bila membandingkan biaya operasional, PLTU batu bara memang terbilang murah dibanding dengan jenis pembangkit lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Geothermal. Pun dari segi bahan bakar utama, batu bara mudah disimpan, dikondisikan, dan dikelola dibanding dengan energi primer lainnya. Namun daya rusak dari batu bara tidak sebanding dengan operasional yang murah tersebut.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), PLTU batu bara dan emisi yang dihasilkan lewat cerobong asapnya menyebabkan masyarakat terpapar bahan-bahan beracun, ozon, dan logam berat. Belum lagi, Pencemaran air dan udara terjadi meluas di sekitar kawasan PLTU menimbulkan beban berat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang lebih menghawatirkan, dampak buruk pembangunan PLTU yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di darat mengakibatkan rusaknya lahan-lahan perkebunan. Di laut terjadi pencemaran akibat pembuangan limbah batu bara, adanya pendangkalan muara, dan menyempitnya wilayah tangkap ikan. Sedangkan di udara terjadi pencemaran yang mengakibatkan masyarakat terkena Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Cadangan yang Melimpah

Dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertanggal 30 Januari 2020, Indonesia memiliki cadangan sumber daya batu bara sebesar 147,6 miliar ton yang tersebar di 21 provinsi. Dari jumlah data tersebut, yang paling banyak terdapat di Sumatera Selatan sebanyak 50,2 miliar ton dan paling sedikit justru berada di Pulau Jawa, yang hanya 1 juta ton. Artinya, jika pemanfaatan batu bara terpakai sebagaimana kebutuhan tahun lalu, cadangan yang ada bisa digunakan untuk 62 tahun ke depan, itupun dengan asumsi tidak ada penemuan baru.

Dalam data yang sama, cadangan batu bara dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dengan prosentase terbanyak diperuntukkan untuk kelistrikan sebesar 83 persen dan selebihnya untuk industri semen, pupuk, tekstil pulp, metalurgi, briket dan lainnya sebesar 17 persen. Selain itu, cadangan batu bara juga diekspor dalam rangka kontribusi terhadap penerimaan negara.

Tak Lagi Jadi Primadona di Negara Lain

Cadangan batu baru yang melimpah tersebut, pada akhirnya menjadi alasan pemerintah untuk menggenjot pembangunan PLTU batu bara dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ini menjadi sebuah ironi tatkala banyak negara lain yang perlahan meninggalkan batu bara sebagai energi utama.

Tercatat, Kanada, Inggris, Finlandia, dan Perancis, adalah negara-negara maju yang pertama kali mendepak batu bara sebagai energi utama. Setelah Paris Agreement, Kanada berjanji akan bersih dari batu bara pada 2030. Sementara Inggris menggunakan batu bara hanya sampai 2025. Perancis dan Finlandia bahkan lebih ambisius, mereka mematok penghentian batu bara pada 2023. Setelah itu, disusul oleh Amerika, China, dan Korea Selatan. Ketiga negara ini mengumumkan akan mengurangi penggunaan batu bara. Bahkan India, negara berkembang yang hampir seluruh aspek kehidupannya bergantung pada batu bara, mulai berani mengambil sikap untuk mengurangi dan menggantinya dengan energi alternatif. Hal ini dibuktikan dengan dibatalkannya beberapa pembangunan PLTU batu bara di India.

Memang, pemerintah Indonesia melalui Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM sedang gencar mengembangkan beberapa energi yang bisa menggantikan penggunaan batu bara. Namun penggunaannya baru mencapai 19.5 persen dari target, yaitu sebesar 23 persen pada tahun 2025. Mengutip pemberitaan Liputan6.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat membeberkan potensi EBT Indonesia mencapai 417,8 Giga Watt (GW). Potensi ini terdiri dari energi samudera, panas bumi, bioenergi, bayu (udara), hidro (air) dan surya (matahari). Energi surya sendiri punya potensi paling besar yakni 207,8 GW, namun baru dimanfaatkan 150,2 MWp (Mega Watt peak) atau 0,07 persennya saja.

Namun pengembangan energi baru dan terbarukan ini rasanya menjadi anomali takkala Pemerintah Indonesia masih belum bisa menentukan sikap mengenai batu bara. Ditambah, dengan menyatakan bahwa cadangan batu bara bisa dimanfaatkan sampai 62 tahun mendatang seperti menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melanjutkan rencana pembangunan PLTU batu bara, tanpa mengindahkan semua dampak buruk yang akan ditimbulkan nantinya.

Ditolak Masyarakat

Dalam tiga tahun terakhir, setidaknya ada 6 aksi penolakan atas pembangungan PLTU batu bara di Pulau Jawa-Sumatra-Bali, yang disertai dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di daerah masing-masing. Maret 2017, Massa aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace dan Jaringan Tambang (Jatam) menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK untuk menolak pembangunan PLTU Batu Bara di Batang, Jawa Tengah. Juli 2017, Warga Teluk Sepang yang tergabung dalam Koalisi Langit Biru melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU Teluk Sepang, Bengkulu. Mei 2018, Aktivis Lingkungan dari Greenpeace menolak PLTU Celukan Bawang yang hendak dibangun di kawasan Buleleng, Bali. Februari 2020, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara (Jetayu) menolak PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat. Juni 2020, Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak PLTU melakukan aksi simpatik di depan Kedutaan Besar Korea Selatan terkait pendanaan yang dilakukan oleh KEPCO (Korea Electric Power Corporation) atas pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10. Terakhir, Oktober 2020, Aktivis gabungan dari Walhi, Trend Asia, dan Pena Masyarakat melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Banten dan dilanjutkan dengan mengajukan gugatan terkait izin lingkungan PLTU Jawa 9 dan 10 ke PTUN Banten.

Melihat banyaknya penolakan yang terjadi, harusnya ini cukup untuk membuat pemerintah mempertimbangkan kembali pembangunan PLTU batu bara di Indonesia, atau setidaknya, melakukan kajian ulang beserta menghitung dampak dan resikonya. Namun yang terjadi, aksi-aksi tersebut hanya dianggap riak—karena berbenturan dengan kebijakan dan kepentingan pemerintah dengan alasan investasi tak bisa dibatalkan. Sehingga memunculkan pertanyaan, sebetulnya pembangunan PLTU batu bara untuk siapa?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pendaftaran Pendidikan dasar

Tanda tangan petisi