Minim Sosialisasi dan Pengawasan BOP Madrasah 2020 di Banten Menjadi Ladang Basah

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak kuartal pertama di tahun 2020 menyebabkan dampak yang begitu besar bagi setiap lini sektor kehidupan. Salah satu yang terdampak adalah sektor pendidikan termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam. Kondusifitas belajar mengajar di tengah pandemi sangatlah terganggu akibat pembatasan kegiatan. Di tengah badai pandemi pemerintah mencetuskan istilah “New Normal” sebagai bentuk inisiasi gaya hidup baru dengan mengedepankan protokol kesehatan yang amat ketat. Hal ini tentunya bertujuan untuk mengurangi laju penularan Infeksi COVID-19. Sejalan dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat pemerintah mencetuskan program untuk membantu meringankan beban Pesantren dan pendidikan keagamaan. Bantuan ini tersalurkan melalui skema Pesanrren dan Pendidikan keagamaan islam pada msa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Sayangnya ditengah niat tulus program pemerintah tersebut banyak oknum-oknum yang memanfaatkan program ini untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok atau golongannya. Berdasarkan investigasi di lapangan tidak sedikit adanya oknum yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan dari bantuan tesrsebut. Mulai dari adanya pemotongan yang dilakukan oleh organisasi forum komunikasi, sampai mengklaim bantuan guna mengamankan elektabilitas politik di daerah kuasanya.

Investigasi yang dilakukan oleh tim menemukan tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan berbagai modus yang bereda disetiap daerah. Aktor yang bermain dibalik kecurangan penyaluran BOP kemenag antara lain pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) sejumlah daerah, juga beberapa oknum politisi. Modus yang dilakukan adalah pemotongan bantuan dan memanfaatkan bantuan untuk mengamankan suara elektoral beberapa oknum politisi.

Pemotongan bantuan di sejumlah daerah dilakukan oleh pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT). Alasan FKDT melakukan pemotongan dana bantuan diantaranya adalah untuk biaya administrasi, penyediaan alkes yang tidak sesuai dengan HET, sumbangan dana sukarela untuk FKDT juga upah pembuatan SPJ dan upah pencairan dana. Pemotongan bantuan ini terjadi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Lebak. Pemotongan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang pemotongan dilakukan dengan modus pembelian alkes yang sepenuhnya disediakan oleh FKDT Kab. Pandeglang. Harga alkes yang dipatok oleh FKDT Kab. Pandeglang tidak sesuai dengan HET. Selain itu pihak FKDT juga yang melakukan pembuatan SPJ.

Sementara pemotongan yang terjadi di kab. Tangerang dilakukan dengan modus sebagai biaya administrasi kepada FKDT yang telah membantu mencairkan dana tersebut, upah untuk FKDT yang sudah membuatkan SPJ, juga pungutan dana sukarela oleh FKDT. Temuan menarik ialah pihak FKDT juga meminta para kepala FKDT untuk melakukan tanda tangan surat pernyataan tidak ada pemotongan bantuan. Menurut keterangan sumber pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh FKDT merupakan hal yang wajar. Modus pemotongan yang sama terjadi di Kab. Lebak dimana para pengkoordinir dana bantuan memungut biaya sebsar 200-300 ribu sebagai bentuk upah lelah pembuatan SPJ.

Selain pemotongan pelanggaran lain yang terjadi dalam penyaluran BOP tahap II ialah adanya oknum politisi yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengamankan suara elektoral daerah pilihannya. Hal ini terjadi di Kota serang, kota cilegon dam Kabupaten Lebak. Berdasarkan temuan tim investigasi menurut penuturan salah satu narasumber, narasumber ditelpon oleh  seseorang yang mengaku dari pihak PAN. Narasumber diminta untuk mendatangi acara yang diselenggarakan oleh partai PAN tersebut. Partai Pan tidak hanya mengklaim dan bantuan madrasah di kota Serang pelanggaran yang sama terjadi di Kota Cilegon.

Modus yang sama dengan pelaku yang berbeda terjadi pada MDT di Kab. Lebak. Berdasarkan pengakuan narasumber salah satu kader partai politik mengklaim bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi partai politiknya. Pelanggaran dalam penyaluran bantuan ini tidak sampai pada mengklaim dana bantuan saja. Terdapat sejumlah oknum yang ikut melakukan pemotongan bantuan untuk MDT. Oknum tersebut merupakan salah satu timses dari anggota DPR.

Berdasarkan sejumlah informasi yang diterima oleh tim investigasi terdapat temuan-temuan pelanggaran dalam penyaluran BOP MDT tahap II seperti berikut :

Kota Serang

Temuan tim investigasi di kota Serang adalah tidak tepatnya penyaluran BOP. Terdapat madrasah yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan tetapi madrasah tersebut menerima bantuan. Hal yang mencurigakan adalah kepala madrasah diketahui menjabat sebagai Sekretaris FKDT Kec. Serang.

Temuan lain ialah terdapat salah satu politisi di kota Serang Yandri Susanto yang mengklaim dana bantuan tersebut lewat acara seremonial sosialisasi BOP. Narasumber yakni kepala MDT At-Taqwa mengatakan bahwa pihaknya di telpon dari orang partai PAN untuk menghadiri acara sosialisasi BOP. Narasumber juga mengakui bahwa setelah pencairan dana BOP dilakukan oleh pihaknya, narasumber dimintai potongan oleh koordinator. Namun saat melakukan konfrmasi langsung dengan Yandri Susanto, ia menyangkal bahwa ada pemotongan yang dilakukan oleh timnya dan menjelaskan bahwa tujuan ia mensosialisasikan bantuan tersebut adalah untuk menginformasikan adanya BOP tahap dua kepada kepala madrasah. Dan saat ditanya tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk mengamankan suara elektoral Yandri membantah dengan dalih bahwa ia tidak perlu melakukan cara yang demikian sebab ia sudah memenangkan pileg sebanyak tiga kali.

Kabupaten Lebak

Menurut keterangan narasumber yakni Kepala MDT Daarul Majid Paniisan madrasahnya medapat BOP dari Rumah Aspirasi Hasbi. Setelah melakukan pencairan MDT menyerahkan pengelolaan BOP ke Rumah Aspirasi untuk pembelian Alkes, menurut penuturan narasumber yang sama Rumah Aspirasi juga membuatkan SPJ kepada MDT yang menyerahkan pengelolaan dana BOP nya ke Rumah Aspirasi tersebut.

Temuan ini telah dikonfirmasi oleh koordinator Rumah Aspirasi Hasbi, menurut pengakuan Iman pihaknya telah mengkoordinir sekitar 450 lembaga pendidikan keagamaan yang terdiri dari Ponpes, LP, serta MDT di Kab. Lebak serta Pandeglang. Iman juga mengakui bahwa pihaknya berperan mengurus LPJ dan menyediakan pembelian alkes untuk MDT yang mengalami kesulitan mengurus sendiri. Selain itu pengakuan yang keluar dari Iman adalah bahwa setiap mengurus dana BOP pihaknya memungut upah sebesar 200-300 sebagai bentuk uang lelah membuat SPJ. Tujuan dari pengkoordiniran dana BOP ini adalah untuk mengamankan 40.000 basis suara di Lebak dan Pandeglang.

Kabupaten Pandeglang

Informasi yang diterima oleh tim investigasi adalah adanya dugaan pemotongan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) di Kabupaten Pandeglang sehingga penerima bantuan tidak mendapatkan penuh uang bantuan tersebut. Kemudian tim melakukan penelusuran kelapangan bahwa informasi itu benar adanya salah satunya dialami oleh MDTA Misbahusyibyan di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandegalang. Syafiudin kepala MDTA tersebut mengaku setelah pencairan pihaknya diminta untuk memberikan Rp6 juta kepada Rohan selaku Ketua FKDT kecamatan dari Rp10 juta nilai bantuan, itu pun belum termasuk biaya ongkos operasional perjalalanan pencairan ke bank senilai Rp200 ribu dan biaya sogokan ke pihak bank agar antrean didahulukan.

Pungutan Rp 6 juta itu untuk pembelian alat kesehatan dan pembuatan SPJ yang diakomodir oleh FKDT, namun pada saat distribusi alkes yang diterima tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan. Berdasarkan pengecekan tim terhadap sejumlah alkes yang diterima, barang yang diberikan oleh FKDT masih jauh dari nilai yang dipungut rinciannya sebagai berikut,

Barang yang diterima MDTA dari forum hanya seharga Rp684.000, Sementara untuk pembuatan SPJ sekitar Rp500 ribu. Kalau dihitung dari nilai yang diberikan sebesar Rp6 juta masih tersisa Rp.4.816.000.

Selain Misbahusyibyan, ada juga MDTA Al Falah, mereka mengaku dipungut sebesar Rp4 juta rupiah oleh Rohan selaku ketua FKDT kecamatan Mandalawangi dengan alokasi yang sama seperti narasumber sebelumnya. Dari keterangan keduanya tim menemukan bahwa seluruh pengurusan BOP kemenag di kecamatan tersebut seluruhnya diatur dan diakomodir oleh pengurusa FKDT kecamatan selaku kordinator wilayah.

Kabupaten Tangerang

Temuan yang diperoleh tim investigasi dalam penyauran dana BOP kab. Tangerang adalah pungutan biaya administrasi yang dilakukan oleh FKDT. Menurut keterangan narasumber (anonim) biaya administrasi dikeluarkan sebagai tanda terima kasih MDT atas bantuan FKDT yang telah membantu mencairkan dana BOP. Menurut penuturan beberapa narasumber tepatnya para kepala Madrasah proses pencairan BOP di Kabupaten Tangerang mengalami kendala berupa antrian yang cukup panjang. Hal ini disebabkan minimnya informasi terkait Bank yang menyediakan jasa pencairan dana BOP tersebut.

Menurut penuturan narasumber lain yakni kepala MDT Al Fikri Cikupa pihaknya sempat menolak BOP tahap I sebab pihaknya meyakini akan terdapat pemotongan yang besar. Pihak MDT al Fikri enggan menerima BOP jika harus dipotong oleh FKDT. Pada penyaluran BOP tahap II MDT al Fikri terpaksa harus mencairkan sebab telah mendapat teguran dari Depag untuk mencairkan dana BOP tersebut. Setelah pencairan dilakukan, MDT al Fikri menggunakan BOP tersebut untuk mengurus IJOP yang dibantu oleh FKDT dan karena hal ini MDT al Fikri harus menggunakan dana BOP sebesar 2 jt rupiah untuk pengurusan IJOP dan juga biaya sumbangan sukarela untuk FKDT. Menurut penuturan narasumber pemotongan yang dilakukan oleh FKDT adalah hal yang terbilang wajar, naasumber juga menuturkan bahwa banyak MDT di kabupaten Tangerang yang mengalami pemotongan beragam mulai dari 1% sampai 50%.

Terkait dugaan kasus pemotongan dana BOP hal disangkal oleh ketua FKDT kec. Cikupa ibu Istiqomah, pihaknya menuturkan bahwa FKDT tidak pernah melaukan pemotongan dana BOP. Tetapi FKDT sangat menerima bila MDT dibawah naungan organisasi memberikan dana sukarela (bersifat tidak memaksa) kepada FKDT.

Dari beberapa temuan tim investigasi di lapangan terkait penyaluran dana BOP pelanggaran yang seringkali terjadi adalah berupa pemotongan yang kebanyakan dilakukan oleh oknum FKDT. Berangkat dari beberapa keterangan narasumber juga, tim mengamati bahwa adanya normalisasi tindakan pemotongan yang dilakukan oleh oknum FKDT dengan dalih sebagai biaya administrasi atau uang lelah. Padahal menurut juknis yang disusun oleh kemenag dana BOP haruslah bisa dimanfaatkan untuk keperluan madrasah yang menerima secara utuh tanpa adanya pemotongan. Hal ini tertera dalam ketentuan rincian pemanfaatan dana bantuan yang termuat dalam juknis.

Pemanfaatan dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan operasionalisasi madrasah seperti membayar listrik, air, serta keamanan, dan juga pembiayaan pembelian alat yang menunjang protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19. Sementara pemotongan dana BOP oleh sejumlah oknum FKDT dengan dalih untuk biaya administrasi atau sebagai bentuk dana sukarela untuk menunjang kegiatan FKDT tidak termasuk kedalam pemanfaatan dana BOP itu sendiri.

Menurut pernyataan Wakil Mentri Agama, Zinut Tauhid (sumber artikel sorot desa) bantuan merupakan bentuk perhatian negara terhadap lembaga pendidikan keagamaan di tengah pandemi Covid-19, penerima bantuan tidak berhutang terhadap siapapun dan karenanya bantuan yang diterima tidak perlu dipotong untuk diberikan kepada pihak manapun.

Pemotongan yang dilakukan oleh oknum FKDT dengan dalih dana iuran atau sukarela untuk kegiatan organisasi dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Baik pemotongan tersebut dalam jumlah kecil maupun besar, sebab sebagaimana yang tertera dalam juknis, segala bentuk pelanggaran dalam pengelolaan dana BOP akan terdapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut tentunya berlaku kepada mereka FKDT yang memanfaatkan dana BOP tersebut untuk sarana memperkaya organisasinya.

Selain pemotongan pelanggaran lain yang dilakukan oleh beberapa FKDT adalah memfasilitasi pembelian alat kesehatan kepada madrasah, sayangnya harga alat kesehatan yang dipungut oleh FKDT tidak senilai dengan alat kesehatan yang diterima oleh madrasah yang membeli. Selain memfasilitasi pembelian alat kesehatan FKDT juga menyediakan jasa membuat SPJ dengan dalih untuk meringankan beban pengurus madrasah.

Carut-marut pelanggaran penyaluran dana BOP tidak hanya dihiasi oleh pemotongan dan penggelembungan harga alkes aja. Dana BOP juga dimanfaatkan sejumlah pihak dari kalangan politisi untuk mengamankan eksistensi politik di daerah pilih (dapil) nya. Menurut keterangan dari beberapa politisi tujuan mereka memanfaatkan momen pencairan dana BOP Kemenad untuk MDT adalah sosialisasi. Alasan mereka melakukan sosialisasi sebab kurangnya informasi dari kemenag  tentang adanya bantuan ini. Sayangnya niat membantu dan mensosialisasikan tersebut memiliki buntut urusan lain. Yakni dimana madrasah yang menggunakan bantuan harus membayar bantuan tersebut dengan dana bantuan yang dicairkan.

Penyaluran dana BOP kemenag untuk MDT di provinsi Banten tahap II memiliki banyak permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan. Permasalahan utama ialah pemotongan dengan modus bantuan atau biaya administrasi. Menurut keterangan beberapa kepala madrasah pemotongan yang dilakukan oleh FKDT adalah sebuah hal yang wajar sebab FKDT telah membantu mereka dalam mencairkan dana BOP tersebut. Permasalahan lainnya adalah dimana oknum FKDT bermain curang dalam memalsukan harga alat kesehatan yang harus dibeli oleh madrasah. Dan FKDT juga menyediakan jasa pembuatan SPJ yang tidak masuk akal harganya.

Pemotongan bantuan yang dilakukan oleh FKDT atau pemalsuan harga alat kesehatan yang juga dilakukan oleh FKDT dinilai sebagai suatu bentuk ikatan simbiosis mutualisme antara FKDT dengan kepala madrasah (meski posisi FKDT disini sebenarnya mirip seperti parasit). Mengapa demikian? Menurut beberapa keterangan kepala madrasah mereka juga merasa terbantu dengan hal-hal yang dilakukan oleh FKDT seperti bantuan ijin operasional, informasi pencairan, pembelian alat kesehatan, dan juga pembuatan SPJ. Pemotongan sudah dianggap sebagai normalisasi dan dipasrahkan begitu saja oleh kepala madrasah.

Salah satu faktor yang menjadi pemicu betapa rentannya dana BOP ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh kemenag, karena tidak sedikit madrasah yang namanya tercantum dalam lampiran penerima tetapi tidak mengetahui bahwa madrasahnya menerima bantuan tersebut. Beberapa kepala madrasah juga mengeluhkan tentang sulitnya proses pencairan, jadi ketika ada tawaran dari FKDT untuk mencairkan mereka dengan sukarela menerima bantuan tersebut meski pada akhirnya bantuan tersebut harus dipotong sebagai ucapan terima kasih kepada FKDT. Minimnya sosialisasi dari kemenag juga menjadi kesempatan emas bagi mereka politisi untuk melakukan sosialisasi tersebut menggantikan peran kemenag. Sosialisasi yang mereka lakukan sebetulnya memiliki niat sampingan untuk mengamankan eksistensi politik mereka di daerah pilihnya masing-masing.

Carut marut penyaluran dana bantuan ini seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi kemenag selaku yang memiliki wewenang utama. Dana bantuan yang seharusnya dapat diamanfaatkan secara utuh oleh madrasah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak manapun. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh kemenag terkait pencairan dana bantuan haruslah tepat sasaran dan menyeluruh. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadi atau organisasinya. Kemudahan informasi juga dapat menjadi sebuah solusi yang harus disediakan oleh kemenag. Baik infomasi terkait pemanfaatan dana, pembuatan spj, sampai informasi pengaduan jika ada pihak-pihak yang dinilai merugikan madrasah dalam pemanfaatan dana bantuan.

Demikian hasil temuan investigasi di lapangan yang telah dirangkum sedemikian rupa. Semoga temuan ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan bantuan berikutnya. Semoga tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan momen penyaluran dana bantuan untuk menguntungkan pribadi maupun organisasi.

**Investigasi ini dilakukan oleh tim KJI (Kelompok Jurnalis Investigasi) yang terdiri dari IDN Times, Detik.com, Banten Raya, Kompas.com serta CSO Laboratorium Banten Girang dan Pena Masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pendaftaran Pendidikan dasar

Tanda tangan petisi