DISKUSI PUBLIK DAN DUKUNGAN TERHADAP PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT

Pada tanggal 4 Juni 2021, Pena Masyarakat mengadakan diskusi publik dengan tema Guardian of Nature: Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Lingkungan di Pedepokan Kupi, Kota Serang. Diskusi ini bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup dan Hari Laut Sedunia yang diperingati pada tanggal 5 dan 8 Juni setiap tahunnya. Diskusi ini dipandu oleh Agisthia Lestari, Kepala Bidang Riset dan Informasi Pena Masyarakat.

Dalam diskusi, hadir pula beberapa Narasumber, yang pertama yaitu Henriana Hatra atau yang akrab disapa Kang Nochi, yang merupakan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banten Kidul. Kang Nochi menceritakan asal muasal berita mengenai “Tangisan Aki Pulung akibat dirusaknya hutan larangan di Gunung Liman”. Dalam paparannya, kerusakan itu akibat adanya aktivitas penambangan liar yang telah terjadi sejak lama, bahkan pada tanggal 21 April 2021, ada sekitar 700 Penambang liar yang memasuki kawasan gunung Liman, dan kemudian diusir oleh otoritas setempat. Letak hutan larangan tersebut berada di Gunung Liman dan masuk wilayah Kasepuhan Cibarani, dan ditempat tersebut terdapat 7 Makam dan 7 Sumur yang keramat bagi Masyarakat Adat Baduy. Selain itu, Gunung Liman memiliki posisi penting karena menjadi hulu bagi 14 sungai yang mengalir di wilayah provinsi Banten.

Kerusakan yang terjadi tentu saja akan berdampak pada banyak hal jika penambangan liar terus-terusan dibiarkan, seperti banjir bandang, longsor, maupun limbah yang mencemari sungai. Apalagi sudah banyak lubang-lubang bekas tambang yang berpotensi mencelakai masyarakat. Tapi yang perlu dicermati adalah mengapa kasus penambangan liar ini baru ramai dibicakan sekarang?

Menurut Kang Nochi, hal ini terjadi lama sebelum perubahan status hutan negara menjadi hutan adat, yg dikelola Perhutani. Saat itu karena kewenangan pengelolaan hutan berada ditangan Perhutani, maka masyarakat adat tidak dapat berbuat banyak. Sebelumnya, melalui UU Kehutanan status hutan di gunung Liman adalah hutan negara yang dikelola oleh Perhutani. Ketika status hutan berubah menjadi hutan adat, maka wilayah hutan tersebut otomatis dikelola secara komunal oleh masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut. “Inilah pentingnya kita memiliki UU Masyarakat Adat, karena sebetulnya Rencangan Undang-Undang (RUU) ini merupakan hutang negara terhadap masyarakat adat, sesuai dengan amanat konstitusi”, ujarnya.

RUU Masyarakat Adat sudah dibahas di DPR sejak 2009 hingga 2014, namun hingga hari ini belum juga disahkan, padahal sejatinya RUU ini mengatur sejumlah hak magi masyarakat adat, yaitu hak atas wilayah, adat, budaya, spiritual, perempuan adat, anak dan pemuda. Selain itu, RUU ini memuat hak atas lingkungan hidup dimana ada hak untuk berpartisipasi dalam pengambalin keputusan dan kebijakan yang melibatkan masyarakat adat. Seperti yang dituturkan oleh Kang Nochi, bahwa RUU ini akan mengakselerasi UU yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan, “Karena yang terjadi di Indonesia, banyak lahan-lahan adat yang secara mendadak menjadi HGU tanpa melibatkan mereka, ini jelas berbahaya, dan RUU ini adalah upaya kita bersama untuk melindungi masyarakat adat”.

Selain Kang Nochi, diskusi ini diperkaya oleh pemaparan dari Aliyth Prakarsa yang merupakan akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) yang banyak meneliti kehidupan masyarakat baduy, terutama melalui sudut pandang hukum pidana. Dalam paparannya, Kang Aliyth meceritakan bagaimana efektifnya hukum tidak tertulis dalam mengatur pola hidup masyarakat adat Baduy, bukan hanya relasi mereka terhadap sesama manusia, tetapi juga relasi terhadap alam.

“Tidak ada hukum tertulis, tetapi efektifitasnya luar biasa kerena mereka memiliki konsep segala sesuatu yang dilakukan akan berakibat bukan hanya kepada individu yang bersangkutan, tetapi kepada keluarga dan bahkan lingkungan” ujur Kang Alyth. Hal ini merujuk kepada konsep yang dikenal dengan istilah pamali. “Bagi mereka yang melakukan kesalahan, hukumannyaa bukan penjara fisik seperti yang kita kenal dengan dikurung disuatu tempat, tetapi lebih kepada penjara batin, mereka akan ditempatkan disuatu tempat, tanpa diikat, namun diminta untuk merenung dan akan mendapat wejangan dari para tetua, dan itu sangat efektif sekali, tidak banyak masyarakat adat Baduy yang kuat menghadapi hukuman seperti itu, hal ini berlaku juga ketika mereka kedapatan merusakan alam, hukumannya bisa lebih berat”.

Diskusi kemudian diperkaya oleh pemaparan Dede A. Majid, seorang pelaku budaya dari Teater Guriang yang menunjukan bahwa nilai-nilai yang dianut masyarakat adat Baduy adalah nilai luhur yang harus dijaga, “diskusi ini mejadi menarik karena kita bisa bercermin pada kehidupan masyarakat adat Baduy”, ujar pelaku budaya yang biasa disapa Kang Majid ini. Nilai-nilai yang dimaksud adalah pola hidup seperti menjaga lisan, relasi yang harmonis terhadap alam, dan bagaimana upaya mereka menahan diri dari budaya luar yang berpotensi mengaburkan identitas asli mereka. Menurut Kang Majid “kelembagaan adat Badut menyelesaikan masalah tanpa pernah merenggut hak orang lain”, sesuatu yang sulit diikuti oleh masyarakat pada umumnya, terutama hari-hari ini.

Kerusakan di hulu atau wilayah hutan dan pegunungan, sejatinya tidak hanya akan berdampak pada wilayah disekitarnya tetapi juga berdampak pada wilayah hilir atau pesisir. Maka dalam diskusi ini juga menampilkan perspektif dari wilayah pesisir, karena bagaimanapun, Banten memiliki wilayah adat yang berada di pesisir di wilayah selatan, tepatnya di Kasepuhan Bayah. Diskusi mengenai hal ini dipaparkan oleh Fikerman Saragih dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Meski tidak secara spefisik membicarakan Banten, secara umum wilayah-wilayah adat pesisir memiliki potensi ancaman yang sama besarnya, yaitu dari pariwisata, bisnis properti, industri ekstraktif, dan industri eksploitasi. Untuk wilayah Banten, terutama wilayah yang berdekatan dengan wilayah-wilayah adat, sangat berpotensi mengalami ancaman dari industri eksploitasi karena adanya aktifitas tambang laut yang sangat tinggi. Menurut Fikerman, “salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini semakin buruk adalah dengan mengidentifikasi tingkat kesalahan di wilayah komunal, kemudian meningkatkan partisipatif masyarakat, melakukan konsolidasi jaringan, dan distribusi pengetahuan kepada masyarakat”.

Setelah pemaparan semua narasumber, dilanjutkan dengan memberikan tanda-tangan sebagai bentuk dukungan agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan oleh Pemerintah. Karena menjaga masyarakat adat adalah tugas kita bersama, dengan menjaga masyarakat adat sama dengan menjaga ingatan manusia agar selalu selaras dengan alam.

Salam Keadilan Antargenerasi

Tim Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pendaftaran Pendidikan dasar

Tanda tangan petisi